Ketukan Palu Sidang, BHP di Batalkan

BHP (Badan Hukum Pendidikan) resmi dibatalkan, berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Nomor 9/2009 tentang BHP, ternyata membawa angin segar bagi dunia pendidikan. Pembatalan berlakunya undang-undang tersebut akan membantu memwujudkan cita-cita pendidikan yang terjangkau di Indonesia. Secara resmi Mahkamah Konstitusi membatalkan berlakunya UU tersebut. MK menilai UU BHP tak selaras dengan UUD 1945 dan UU BHP menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan ini dibacakan secara bergilirian oleh 9 hakim MK selama 3,5 jam di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, (31/3).

Pendidikan merupakan dasar utama bagi sebuah bangsa yang berkembang untuk membangun bangsa yang kokoh. Pendidikan merupakan jembatan awal, membentuk sumber daya manusia yang cerdas, aktif dan inovatif. Awal bangkitnya sebuah negara yang maju, dimulai dari pendidikan yang berkwalitas. Pertimbangan untuk menempuh suatu sistem pendidikan yang bermutu dan berkwalitas, membawa dan menggiring suatu wacana terbentuknya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Satuan pendidikan yang bermutu dan berkompeten akan menghasilkan sumber daya yang berkwalitas dan bersinergi pula. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah berupa sekolah/ madrasah/bentuk lain yang sederajat, atau menyelenggarakan pendidikan tinggi berupa perguruan tinggi yang berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas. Namun, berlakunya undang-undang BHP akan mempersulit pelaksanaan sistem pendidikan yang telah berlaku sebelumnya. Terjadinya adaptasi oleh satuan pendidikan terhadap kebijakan dan ketentuan Badan Hukum Pendidikan dianggap menjadi penyebab terganggunya pelaksanaan pendidikan.
Badan Hukum Pendidikan yang selanjutnya disebut BHP adalah badan hukum perdata yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat, yang menyelenggarakan pendidikan formal. BHP merupakan badan hukum yang didirikan oleh sebuah lembaga tertentu yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal. Badan Hukum Pendidikan didirikan dengan menimbang beberapa aspek yaitu sebagai penyelenggara satuan pendidikan yang hendak memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik. Namun berlandaskan pada prinsip nirlaba, dengan landasan jamiman kwalitas tinggi. Satuan tingkat pendidikan sebagai penyelenggara akan melakukan penyeragaman sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam UU BHP di anggap banyak mengandung kontroversi dengan banyaknya perkara yang mengajukan pengujian terhadap UU BHP tersebut. Banyaknya masalah mengenai perkara penetapan BHP yang dianggap bertentangan membawa terciptanya keputusan pembatalan berlakukanya BHP. Keputusan pembatalan ini didasarkan pertimbangan penting. Dalam putusan setebal 403 halaman, MK memberikan alasan mengapa MK menggugurkan eksistensi BHP, yaitu: UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain. UU BHP pula mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama. Tapi, realitasnya kesamaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian beralsan pada pertimbang pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam. Karena lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan kepastian hukum. UU BHP memiliki ketimpangan dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Alasan penting pula UU BHP bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945 mengenai pendidikan nasional. Kemudian pertimbangan lain yang bertentangan yaitu mengenai prinsip nirlaba Prinsip ini tak hanya bisa diterapkan dalam BHP tapi juga dalam bentuk badan hukum lainnya.

Hal yang sama pula dalam undang-undang tersebut pula diatur mengenai penyelenggara pendidikan hanyalah Badan Hukum Pendidikan tersebut. Pihak-pihak lembaga lain seperti yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis yang mengatur mengenai satuan pendidikan harus menyesuaikan diri dengan tata kelola melalui perubahan akta dalam waktu enam tahun. Pihak-pihak terkait harus mematuhi penyeragaman tersebut, jika tidak dilakukan maka akan mendapat sanksi/hukuman walaupun bersifat administratif. Jika hal tersebut di berlakukan maka akan merugikan yayasan dan menghilangkan hak untuk menyelenggarakan pendidikan serta tidak adanya pengakuan terhadap eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan. (Arin)

By: Arinah Fransori

About FRANSORI

Unik person
This entry was posted in Catatan Kecil and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s